MASYARAKAT MADANI

MASYARAKAT MADANI

Resume mata kuliah Civic Education

Dosen Pengajar:

H. Nurhasan, M.A

Oleh :

Dede Muflih               (1113024000018)

Siti Farhana Fajriyah (1113024000027)

  Bahandana Suara       (11130240000    )

PROGRAM STUDI TARJAMAH

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

TAHUN 2013

PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI

Di kawasan Asia Tenggara, Istilah ‘Masyarakat Madani’ diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh cendikiawan Malaysia, Anwar Ibrahim. Berbeda dengan prinsip masyarakat sipil di Barat yang berorientasi penuh pada kebiasaan individu. Menurut mantan Perdana Menteri Malaysia itu, Masyarakat Madani adalah sebuah system social yang tumbuh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Menurutnya pula, masyarakat Madani mempunyai cirri-cirinya yang khas: kemajemukan budaya (multicultural), hubungan timbale balik (reprocity) dan sikap saling memahami dan menghargai.

Sejalan dengan gagasan di atas, Dawam Rahardjo mendefinisikan masyarakat Madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Menurutnya, dalam Masyarakat Madani, warga Negara bekerjasama membangun ikatan social, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-negara.

Sejalan dengan ide-ide di atas, menurut Azyumardi Azra, Masyarakat Madani lebih dari sekedar gerakan prodemokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas dan ber-tamaddun (civility).

Dari paparan para cendikiawan di atas, tampak tegas nuansa peradaban dan moralitas begitu kuat dalam perumusan dan cita ideal Masyarakat Madani yang tergolong baru lahir dalam kosakata politik dan sosial di Indonesia.

SEJARAH SINGKAT MASYARAKAT SIPIL (CIVIL SOCIETY)

            Sejarah awal civil society tidak bias dilepaskan dari filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) yang memandang konsep masyarakat sipil sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Konsep masyarakat sipil pada masa ini dikenal sebagai istilah “koinonia politike”, yakni sebuah komunitas politik  tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan.

            Berbeda dengan Aristoteles, negarawan Romawi Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) mengistilahkan masyarakat sipil dengan societies civilles, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas lain dengan tradisi politik kota (city) sebagai komponen utamanya.

            Rumusan civil society selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M) John Locke (1632-1704 M). keduanya memandang perkembangan civil society sebagai kelanjutan dari evolusi masyarakat yang berlangsung secara ilmiah.

            Di dalam tatanan kepemerintahan yang demokratis, komponen rakyat yang disebut Masyarakat Madani harus memperoleh peran yang utama. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa dalam sistem yang demokratis kekuasaan tidak hanya di tangan penguasa melainkan di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI

1.     Wilayah Publik yang Bebas

Free public sphere adalah ruang public yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di sini, semua warga Negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi social dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar Masyarakat Madani.

2.     Demokrasi

Demokrasi adalah suatu tatanan social-politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari dan untuk warga negara. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud.

3.     Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang menyenangkan antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar.

4.     Kemajemukan

Kemajemukan merupakan prasyarat lain bagi Masyarakat Madani. Kemajemukan tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan social yang beragam, tetapi harus disertai  dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

5.     Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proposional atas hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA : PARADIGMA DAN PRAKTIK

Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan Masyarakat Madani bias terwujud di Indonesia :

1.     Pandangan integrasi nasional dan politik.

2.     Pandangan reformasi sistem politik demokrasi.

3.     Paradigma membangun Masyarakat Madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi.

Tiga paradigm ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi di masa transisi sekarang melalui cara:

1.     Memperluas golongan  menengah melalui pemberian kesempatan bagi kelas menengah untuk berkembang menjadi kelompok Masyarakat Madani yang mandiri secara politik dan ekonomi.

2.     Mereformasi system politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi yang ada, berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi.

3.     Penyelenggaraan pendidikan politik bagi warga Negara secara keseluruhan.

GERAKAN SOSIAL UNTUK MEMPERKUAT MASYARAKAT MADANI

Iwan Gardono, mendefinisikan gerakan sosial sebagai aksi organisasi atau kelompok masyarakat sipil dalam mendukung atau menentang perubahan social. Pandangan lain mengatakan bahwa gerakan social pada dasarnya adalah bentuk perilaku politik kolektif non-kelembagaan yang secara potensial berbahaya karena mengancam stabilitas cara hidup yang mapan.

ORGANISASI NON-PEMERINTAH DALAM RANAH MASYARAKAT MADANI

            LP3ES mendefinisikan organisasi nonpemerintah sebagai organisasi atau kelompok dalam masyarakat yang secara hokum bukan merupakan bagian dari pemerintah dan bekerja tidak untuk mencari keuntungan, tidak untuk melayani diri sendiri atau anggota-anggota, tetapi untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya.